Deklarasi Kemenangan Pasca Quick Count, Amat Berlebihan

Add caption

 

Akhir-akhir ini trend berita nasional pasca pilpres tanggal 9 Juli lalu adalah semakin gencarnya silang pendapat antara lembaga survey satu dengan yang lainnya. Entah survey yang berasal dari masing-masing kubu capres-cawapres yang terikat kontrak kerja, juga lembaga survey yang bersifat independent. Semua itu merupakan lembaga-lembaga penghitungan cepat yang menurut pendirinya pun sudah dianggap valid.

Dan pasca pengumuman, berapa persen peroleh suara masing-masing capres pun memunculkan reaksi beragam. Antara percaya dan tidak percaya. Antara keyakinan bahwa lembaga survey tersebut jujur dan tidak sedikit yang mencibir dan berbalas menuduh bahwa lembaga survey tersebut tidak kredibel, serta dianggap tidak layak sebagai rujukan. Sebuah sikap pro dan kontra disebabkan perbedaan hasil hitung cepat tersebut.

Dampaknya, tidak hanya lembaga-lembaga yang memproklamirkan dirinya yang “paling” layak yang memberikan opini positif bahwa hasil yang mereka sampaikan adalah yang paling akurat. Namun, lebih dari itu ada intimidasi yang cukup massif dari masing-masing lembaga survey tersebut yang justru semakin memperburuk citra lembaga tersebut di mata masyarakat Indonesia. Wajar saat ini sering muncul istilah “survey abal-abal” atau “lembaga survey bayaran”, yang sekaligus menjadi bahasa paling manis untuk diucapkan akhir-akhir ini.

Terlepas dari hasil survey dalam quick count tersebut, ada hal yang sebenarnya paling mendasar dari proses pilpres 2014 ini, yang sejatinya tidak “terburu-buru” dilakukan karena memang belum mencapai final. Bahkan kesannya lebih mendekati sikap tergesa-gesa untuk menjadi menang. Baik berasal dari kubu Prabowo maupun Jokowi yang merasa menjadi pemenang. Padahal proses pemungutan suara baru saja dirampungkan. Sehingga, sepatutnya pasca pemungutan suara, negeri ini menenangkan diri dan menunggu hasil akhir dari KPU yang akan melakukan rekapitulasi secara akurat dan terpercaya. Karena hanya hasil dari KPU lah barometer kemenangan dari masing-masing capres-cawapres dapat dianggap valid. Selebihnya jika melihat hitung cepat tersebut, sepatutnya hanya sebagai gambaran sementara yang bersifat “semu” dan jangan selalu menjadi patokan pasti.

Ada banyak komentar miring yang ditujukan pada masing-masing hasil penghitungan cepat tersebut, bahkan karena saking masifnya justru bukan hasil penghitungan KPU yang ditunggu dan diakui, tapi seakan-akan para timses berusaha mendahului kebenaran mutlak yang dihasilkan oleh KPU tersebut. 

Maka amat wajar jika masing-masing capres sudah “merasa” menang dan mendeklarasikan kemenangannya. Padahal keputusan menang atau kalah pun belum diketahui secara pasti. Meskipun para pengamat menganggap bahwa hasil quick count tersebut selisihnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan real count yang dilakukan oleh KPU.

Bahkan saya melihat, dan mungkin masyarakat Indonesia menganggap pendeklarasian sebuah kemenangan sebelum hasil akhir diperoleh memiliki muatan politis sebagai berikut:

 

Deklarasi kemenangan pra real count oleh capres-cawapres adalah strategi pressure terhadap KPU

Entah benar atau salah, dan semoga saja hanya dugaan saya saja, bahwa para capres-cawapres yang mendeklarasikan kemenangan tengah merasakan euforia kemenangan semu yang berlebih-lebihan. Sehingga mereka terlalu percaya bahwa hasil quick count tersebut 100% benar. Tanpa memperhatikan berapa jumlah populasi penduduk Indonesia secara keseluruhan. Bahkan boleh jadi, hasil quick count tersebut amat sangat terlalu dini jika dianggap sebagai bukti kemenangan. Karena sekali lagi diketahui menang atau kalah hanyalah berdasarkan rekapitulasi dari KPU.

Sayang sekali, strategi politik dengan melakukan deklarasi kemenangan yang saya anggap terlalu cepat menjadi pressure mental bagi KPU sendiri. Karena bagaimanapun juga KPU merasa sudah terintimidasi meski secara halus, bahwa sosok inilah yang memang menang. Meskipun faktanya tidak terbukti.

Bahkan menurut hemat saya, tidak hanya KPU yang justru menjadi korban pressure masing-masing kubu, beberapa media pun sepertinya ikut menjadi bagian pembuat opini bahwa capres A atau B lah yang menang.

Tidak hanya pressure kepada KPU, karena dampak yang paling rentan adalah timbulnya gesekan-gesekan sosial dari masing-masing kubu yang dapat menimbulkan konflik yang tidak diinginkan.

 

Deklarasi kemenangan pra real count memicu depresi jika ternyata mendapati kekalahan

Dibalik euforia kemenangan yang terlalu dini, saya khawatir, siapa saja yang sudah “merasa menang” karena quick count tersebut akan lepas kendali dan benar-benar meyakini bahwa angka-angka hasil perhitungan tersebut benar-benar kemenangan mutlak. Meskipun tidak salah mempercayai hasil quick count tersebut sebatas sebagai gambaran samar seberapa persen perolehan sementara yang juga bukan merupakan perolehan final.

Kekhawatiran saya adalah, ketika para capres-cawapres yang kadung 100% yakin dengan hasil penghitungan cepat tersebut ternyata harus menelan pil pahit karena apa yang sudah disampaikan jauh dari kebenaran. Dan ini bisa saja terjadi, karena di antara lembaga survey tersebut merupakan lembaga survey bayaran. Dengan kata lain jika lembaga survey tersebut bayaran berarti tidak kredibel. Nah, jika kredibilitasnya saja tidak diakui bagaimana dengan hasilnya?

Kondisi inilah yang sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran jika ternyata deklarasi kemenangan mereka hanyalah kebohongan belaka. Tidak hanya depresi yang akan mereka terima, jika ternyata sikap ksatria tidak ditunjukkan boleh jadi juga massa pro masing-masing capres akan melakukan tindakan anarkis jika capres yang “harus” kalah tidak menerima hasil real count KPU tersebut.

Bagaimanapun juga semua pihak semestinya jangan menganggap bahwa  quick count tersebut benar-benar hasil yang paling akurat. Toh semua keputusan berdasarkan penghitungan KPU.

 

Jika konflik di akar rumput terjadi, maka pihak lembaga survey harus bertanggung jawab

Ibarat tidak ada asap jika tidak ada api. Begitu pula tidak ada konflik di akar rumput jika masing-masing kubu tidak melakukan tindakan yang kontra produktif. Apalagi jika lembaga survey melakukan proses yang ngawur dalam memperoleh data penghitungan cepat tersebut. Maka jika ternyata hasil quick count tersebut justru menimbulkan konflik di tingkat akar rumput, maka penyelenggaran hitung cepat tersebut sepatutnya bertanggung jawab.

Pasalnya, mereka sudah melakukan pembohongan publik dan berusaha memecah belah opini rakyat dengan cara-cara yang menyesatkan dan tidak kredibel.

Akan tetapi, sekali lagi semestinya para capres tidak bersikap jumawa dengan mengesampingkan kemungkinan terburuk akan terjadi pasca real count yang dilakukan oleh KPU. Menjaga kondisi agar tidak terjadi ketegangan akan lebih baik daripada melakukan upaya-upaya provokatif yang dapat menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tidak diharapkan.

Sikap menenangkan diri dan mengawal proses distribusi surat suara dan penghitungan di KPU yang seharusnya menjadi PR terberat masing-masing timses dan relawan dari masing-masing kubu agar kerja demokrasi menjadi lebih bermakna dan berjalan dengan damai.

 

Rakyat tidak terprovokasi komentar-komentar miring terkait hasil survey quick count

Indonesia adalah kita, dan rakyat adalah yang akan mendapatkan baik dan buruknya proses demokrasi. Sehingga, sepatutnya sebagai rakyat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja ingin memperkeruh suasana. Dan lebih dari itu bersikap legowo ketika tidak dinyana hasil quick count tidak berbanding lurus dengan hasil real count. Tentu saja, karena quick count belum menjadi standar baku kemenangan masing-masing capres-cawapres.

Siapapun yang dibela dan dipilih, mereka sama-sama putra terbaik bangsa ini, maka seburuk apapun hasil penghitungan real count tersebut, pun harus diakui dan dihormati keputusannya sebagai keputusan mutlak yang mengikat kepada masing-masing kontestan.

Jangan terlalu berharap dari quick count jika belum benar-benar dibuktikan oleh KPU tanggal 22 Juli nanti. karena di hari itulah siapa saja yang akan menjadi presiden dan wakil presiden dapat diketahui secara pasti. Namun lebih dari itu, siapapun yang akan menjadi presiden dan wakil presiden adalah benar-benar pemimpin rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak dibatasi dari mana, dari siapa dan oleh siapa capres-cawapres ini didukung karena mereka adalah sosok yang sudah terpilih.

Salam

Melihat Pilpres 2014, Masyarakat Etnis Tionghoa Masih Setia

Bertepatan tanggal 9 Juli kemarin, proses pencoblosan capres-cawapres berlangsung. Dan tentu saja diharapkan semua masyarakat turut ambil bagian dalam proses pemungutan suara tersebut. Selain itu, harapannya proses pesta demokrasi tersebut diikuti semua elemen masyarakat yang memiliki hak menyalurkan suaranya dengan keikhlasan dan tanpa paksaan. Semua elemen masyarakat diharapkan turut larut dalam proses penting bagi perjalan bangsa ini. Baik masyarakat yang asli pribumi juga masyarakat etnis lain yang turut memiliki hak menyalurkan aspirasi mereka.

Selain riuhnya pelaksanaan hajat demokrasi tersebut, ada hal yang menarik tatkala saya mengamati pusat-pusat perdagangan di wilayah Kota Metro, di pasar modern maupun pasar tempel. Dan yang menarik adalah ketika saya menyusuri jalan di pusat kota ternyata jalan-jalan terlihat lengang, hanya beberapa pengendara baik roda dua dan empat yang menyusuri jalan tersebut. Aura hajat bersejarah amat terasa di hari itu.

Begitu pula tatkala saya mengamati beberapa toko pusat perbelanjaan lain yang berderet di wilayah ini, ternyata ada beberapa di antaranya yang sengaja tutup, boleh jadi karena menghormati dan turut serta dalam pesta demokrasi tersebut. Namun sayang sekali, ada pula pusat perbelanjaan yang menurut saya tidak menghormati pesta demokrasi tersebut. Bahkan menurut salah satu siswa praktek di pusat perbelanjaan tersebut, pengelolanya tidak memberikan kesempatan pada pekerjanya untuk melakukan proses pemungutan suara. Kebetulan siswa praktek tersebut adik sendiri yang tengah melakukan praktek di pusat perbelanjaan tersebut. Padahal sepatutnya ketika hajat demokrasi pihak pengusaha memberikan toleransi terhadap para pekerjanya. Sebuah keputusan pengusaha yang tidak mengindahkan proses demokrasi di negeri ini.

Terlepas ada dan tidaknya aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan, ternyata ada satu hal yang menarik, membuat saya kagum sekaligus memberikan apresiasi yang cukup tinggi bagi mereka. Karena di saat pilpres tersebut ternyata kebanyakan showroom dan pertokoan milik etnis Tionghoa justru terlihat tutup. Sepertinya mereka memiliki pandangan bahwa sepatutnya semua bentuk aktivitas bisnis dihentikan demi suksesnya pilpres tersebut. Tentu saja hal ini cukup beralasan, di mana para pekerja mereka rata-rata adalah masyarakat pribumi yang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan suaranya pada pilpres ini. Mereka merelakan keuntungan di hari itu tak mereka dapatkan demi turut menyukseskan hajat demokrasi.

Selain tidak beraktivitasnya pertokoan milik enis Tionghoa tersebut, saya menduga keterlibatan mereka pada proses pilpres ini cukup mengalami kenaikan yang signifikan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya tatkala pesta demokrasi dihelat. Tidak sedikit para etnis Tionghoa ini yang tidak menyumbangkan suaranya. Entah, mungkin sikap pesimistis atau apatis terhadap kepemimpinan di negeri ini yang “mungkin” menurut mereka kurang mewakili aspirasi kalangan etnis ini. Meskipun hakekatnya sampai sekarangpun kebijakan pemerintah terhadap kalangan etnis Tionghoa sudah cukup baik dan adil.

Namun pemandangan yang cukup bertolak belakang adalah tatkala saya mengamati beberapa pertokoan milik warga pribumi justru masih melakukan aktivitasnya. Apakah sebuah gejala bahwa di antara mereka warga negara ini tidak begitu antusias untuk menyumbangkan suaranya? Jika alasan mereka karena malas mencoblos berarti nasionalisme mereka masih kalah baik dari masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan sedianya pemerintah memberikan aturan yang ketat bahwa tatkala pemungutan suara dihelat seharusnya masyarkat dilarang melakukan aktivitas.

Tentu saja alasannya bukan memaksa warganya untuk memilih, tapi melihat beberapa karyawan yang semestinya mendapatkan haknya dalam pesta demokrasi tersebut harus terpangkas, lantaran aturan pengusaha yang tidak memperbolehkan para pekerjanya libur di hari tersebut.

Jika setiap pengusaha tidak mendapatkan aturan yang jelas terkait pemilu, maka pemerintah membiarkan hak-hak para pekerja ini ikut dikebiri hanya demi sebuah bisnis yang sepatutnya menghargai pesta demokrasi.

Dengan kata lain, ketika melihat fenomena perbandingan antusiasme masyarakat Tionghoa dan etnis lainnya, ternyata rasa nasionalisme warga ini masih cukup baik. Meskipun tatkala pusat perbelanjaan milik etnis Tionghoa yang berhenti ternyata ada pula yang tidak mengindahkan hajat lima tahunan ini. Yang pasti dengan sikap ini terlihat jelas bahwa masyarakat ini memiliki kecenderungan agar negara inipun menjadi lebih baik lagi.

Namun demikian, tidak memandang etnis manapun jika mereka sudah menjadi bagian Indonesia, maka sepatutnya menghormati dan menghargai hajat penting ini demi menyukseskan pesta demokrasi dan tentu saja memberikan hak seluas-luasnya kepada warga bangsa dalam menentukan pilihannya.

Salam

Pilpres2014; Pesta Demokrasi atau Pendidikan Demokrasi?

Saya tertarik kata-kata sahabat saya di Kompasiana dan mungkin saya sendiri sering mengatakan ini, pemilu adalah pesta demokrasi. Ya, dan saya pun awalnya selalu sepakat bahwa Pemilu kali ini sarat dengan intrik dan taktik yang notabene "baru" dipahami oleh masyarakat awam seperti saya. Mungkin orang-orang seperti saya pun memahamkan diri dan membenarkan bahwa pemilu (pilpres) adalah pesta demokrasi.

Tetapi, seiring perjalanan waktu, saya berusaha merenung lagi pasca saya melihat pemilihan umum ini tidak lagi sehat, menarik dan menyenangkan saya jadi tertarik untuk menyebutnya bahwa pemilu bukan sebuah pesta demokrasi. Karena setahu saja pesta itu sifatnya senang-senang, bagi-bagi kebahagiaan, dan semua berkumpul menumpahkan kebahagiaan karena sukses mencapai tujuan tertentu. Tentu saja ketika dikaitkan dengan pemilu atau pilpres kali ini sejatinya setiap orang menumpahkan kebahagiaan, pujian, ucapan selamat dan saling berjabat tangan.

Ibarat sebuah pesta perkawinan, pasangan capres dan cawapres disandingkan sedangkan para tamu menyambutnya dengan sebuah kebagiaan, haru bahkan air mata bahagia dari kedua pasangan. Dan lebih dari ucapan tulus dari orang tua pasangan, keluarga atau handai taulan dan para tamu yang turut merasakan desiran angin surga yang dirasakan oleh sepasang pengantin tersebut.

Dan seperti biasa, ketika kedua pasangan dan orang-orang larut dalam kebahagiaan, merekapun saling menyumbang (ngamplop) sebagai bagian penting ikatan kekeluargaan. Karena di lain waktu tatkala pasangan lain akan melangsungkan perkawinan keluarga lainnya turut membantu (mengamplop) juga agar beban keluarga kecil yang baru dirajut sedikit banyak berkurang.

Apakah dalam pesta perkawinan tersebut mereka saling mencaci dan menghina? Dan apakah sepasang pengantin tersebut berteriak-teriak bangga bahwa mereka sukses menjadi pengantin? Nggak bukan? Justru mereka saling menyapa, memuji dan berterimakasih secara tulus karena mereka berhasil membina hubungan lebih serius hingga ke jenjang perkawinan nan suci. Dan sepasang pengantin inipun tak berteriak-teriak tanda bangga "hai saya sukses merebut wanita ini menjadi istri saya". Tentu juga tidak dilakukan, karena sepasang suami istri paham betul, kehidupan baru dimulai dan pekerjaan yang harus diselesaikan terlampau banyak, bahkan tak sedikit aral melintang akan menemui dan menghadang kebahagiaan mereka.

Ilustrasi inilah hakekatnya sebuah pesta. Begitu pula jika pilpres merupakan pesta demokrasi, sepatutnya semua capres-cawapres akan menunjukkan wajah sumringah, bahagia, dan tak ada kata-kata selain ucapan syukur karena telah dipercaya oleh rakyat menjadi pemimpin mereka. Dan sepatutnya ketika baru saja memasuki gerbang rumah (kepemimpinan Indonesia) mereka pun sejatinya harus siap menerima konsekuensi setiap detik perjalan waktu akan dihadapi dengan aneka persoalan. Kalau perkawinan mungkin terkait keluarga mereka sendiri yang harus diberikan kehidupan yang layak. Bahkan sejatinya capres dan cawapres yang disandingkan mestinya menitikkan air mata haru karena dipercaya, dan sedih karena menerima amanah rakyat yang maha berat.

Tidak hanya satu keluarga mereka sang capres dan cawapres yang mesti bahagia dan sejahtera, tapi kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia pun ingin dibahagiakan, ingin disejahterakan. Dan tentu saja ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

Tapi, amat kontradiktif jika kita bandingkan dengan indahnya sebuah pesta perkawinan, tatkala melihat pemilu yang katanya "pesta demokrasi" ini, karena mereka saling menghujat, menghina, mencela, bermain kotor, saling akal-akalan media, dan yang lebih miris lagi melakukan propaganda kotor. Dampaknya indahnya "pesta demokrasi" justru menjadi bumerang, selayaknya mesin pembunuh karakter dan pembunuh pribadi-pribadi bangsa ini. Wajar saja seringpula kita melihat gara-gara pilkada, pileg dan pilpres yang harus terluka dan meregang nyawa. Ketika awalnya mereka saling bertegur sapa dan berjabat tangan, kini yang tersisa adalah umpatan-umpatan keji yang jauh dari nurani. Sakit dan pedih rasanya jika Indonesia yang indah ini dihuni para pencaci dan para pembenci.

Lupakan pesta demokrasi demi pendidikan demokrasi

Kita semua menyadari bahwa tidak mudah kog menerima sebuah perbedaan. Jangankan di rumah besar Indonesia yang jumlahnya jutaan umat, di dalam rumah tangga yang isinya sepasang suami istri saja masih diketemukan percekcokan. Namun yang patut direnungkan tatkala ketika kita benar-benar harus berdemokrasi sepatutnya dikembalikan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari kitalah demokrasi itu dibangun, oleh kita-kita yang se-Indonesia ini pula demokrasi ini dijalankan karena dampaknya ketika demokrasi itu sukses maka kebahagiaan pun akan kita nikmati. Bukan hanya para pejabat yang sepatutnya menikmati kesuksesan sebuah demokrasi.Bukan justru sebuah kegagalan demi kegagalan yang kita temui.

Dari dahulu sejak Indonesia merdeka pun kita sudah belajar menjadi sosok yang demokratis dan pemimpin-pemimpin yang diajarkan berdemokrasi secara adil dan transparan. Tidak saling menyakiti karena tujuan kita sama kesejahteraan untuk Indonesia.

Apakah ketika 69 tahun Indonesia merdeka hanya dilalui dengan ketidak mengertian makna demokrasi? Apakah sebatas inikah pendidikan tentang demokrasi di sekolah diajarkan oleh guru-guru kita? Sepertinya tidak bukan? Pilpres hanyalah proses menuju pendewasaan diri. Kita belajar menerima perbedaan dan kondisi riil bahwa kita ditakdirkan berbeda.

Belajar untuk berdemokrasi mungkin lebih pantas disandangkan pada negara yang sudah berumur tua ini. Bukan pesta demokrasi tapi berbuah kesedihan, kejahatan dan kemunafikan. Belajar lah dahulu mengerti akan perbedaan sebelum kita berpesta. Karena tak sepatutnya pesta yang semestinya penuh kesenangan, kemeriahan dan kerukunan jika dikotori dengan prilaku yang justru jauh dari kesan "pesta" tapi justru seperti ajang bagi anak-anak yang tak mengerti bagaimana mereka berdemokrasi.

Berdemokrasi demi mencari sosok pemimpin yang sejati, yang akan memimpin jutaan penduduk Indonesia agar semakin sejahtera dalam kedamaian. Baldatun Thayibatun Warobbun Ghafur. Negeri yang sejahtera dan sentosa dan penuh ampunan dan keridhaan Tuhan.

Saya mengutip pesan Nabi:

Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban

atas apa yang telah dipimpinnya. 

dan :

“Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”Winston Churchill (Hansard, November 11, 1947)Ø Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Ø

Salam

Prabowo dan Jokowi Pasca Debat Capres ke-3 Menurut Kacamatan Saya

Debat Capres-cawapres 2014

Mungkin penilaian saya ini jauh dari semua opini atau penilaian dari para kompasianer. Dan boleh jadi masing-masing pendukung kubu capres tersebut sama-sama tak sepaham dengan tulisan saya ini. Tapi, ya sudahlah, saya hanya menulis sedikit banyak yang saya tangkap dari hasil debat Capres ke- 3 tadi malam. 

Maksud tulisan ini pun bukan sebuah penilaian yang dapat dijadikan rujukan bahwa salah satu lebih baik atau lebih buruk. Tapi semata-mata merupakan tulisan orang desa yang ingin berbagi dengan pembaca budiman.

Saya melihat berdasarkan debat capres tersebut, Prabowo terlihat lebih bijak, meskipun bukan berarti Jokowi tidak bijak, dimana ketika beliau menanyakan bebera hal kepada Jokowi yang berkaitan dengan ketahanan negara, baik tentang hak-hak atas batas wilayah, kepemilikan saham indosat Prabowo selalu mengatakan "saya sepakat" bahkan ketika ada penonton yang bersorak justru Prabowo mengatakan para penonton debat seperti penonton bola. Mereka ribut-ribut melebihi ributnya capres dan cawapres.

Sikap Prabowo Subianto ini terbilang unik, tatkala semua capres yang bersaing memperebutkan kursi RI-1 tentu akan mengatakan ide dan konsep tentang kenegaraan akan selalu lebih baik. Sehingga yang muncul, jika kedua capres memiliki visi dan misi yang dianggap paling "menggigit" maka sang capres akan membela mati-matian konsepnya dengan alasan dan pertimbangan tertentu. Beliau tidak lantas menjatuhkan Jokowi tatkala Jokowi menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Prabowo. 

Meskipun dalam situasi tersebut dan menurut penilaian saya Prabowo sangat bijak, dengan mengatakan "setuju" dan sepaham dengan apa yang disampaikan Jokowi, secara tidak langsung Prabowo sudah mengakui bahwa Jokowi memang capres yang memiliki visi dan misi yang baik. Meskipun kata-kata "saya setuju dengan pak Jokowi" menjadi bahan gunjingan dan celaan di medsos termasuk Kompasiana. Yang pasti sikap bijak Prabowo ini sudah ditunjukkan, sebuah realitas sikap seorang negarawan yang sangat mendukung kemajuan Indonesia. 

Namun, kondisi ini justru tidak menguntungkan Prabowo, di satu sisi Prabowo saya anggap bijak, tapi di sisi lain penentang Prabowo akan melecehkan dan membuli. Seakan-akan Prabowo hanya ngikut saja kata-kata Jokowi. Inilah salah satu dampak ketika percaturan politik bermain.

Di sisi lain, Jokowi adalah sosok yang cerdas, dengan visi dan misi yang dipaparkan terlihat  jelas bahwa beliau benar-benar memiliki konsep yang applicable. Hal ini terlihat tatkala menjelaskan persoalan posisi beliau terhadap kasus perbatasan. Beliau mengatakan kurang lebih jika berkaitan dengan perbatasan, jika batas-batas wilayah tersebut memang riil mengambil wilayah Indonesia, maka Presiden siap menempuh kebijakan meskipun dengan resiko terberat apapun. Bahkan dalam ungkapan beliau tersirat pesan "seandainya wilayah tersebut benar-benar milik Indonesia, maka tak ada jalan lain ketika Indonesia harus menyelesaikan dengan perang, maka caraitulah yang ditempuh. Namun demikian, semua dikembalikan pada perundingan dan lobi agar penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara damai.

Setelah pemaparan Jokowi, Prabowo pun mengatakan "setuju" dan merasa program Jokowi patut diapresiasi. Sehingga terlihat bahwa tidak ada satupun gelagat Prabowo untuk menjatuhkan Jokowi dengan statemen negatif. Berbeda dengan opini-opini yang berkembang bahwa keduanya "dianggap" bermusuhan dan saling menjatuhkan.

Persoalan lain tatkala ditanyakan persoalan kemerdekaan Palestina, Jokowi pun mendukunug sepenuhnya kemerdekaan Bangsa Palestina dan beliau pun mendukung negara itu menjadi anggota penuh PBB. Sebagaimana anggota-anggota lainnya.

Dugaan beberapa orang, bahwa Jokowi dianggap "antek" Israel sudah terjawab pada debat ke-3 ini. Dengan sikap tegasnya, beliau benar-benar membela Palestina dan mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina dari bangsa Israel. Nah, jika Jokowi adalah antek Israel, maka akan kecil kemungkinan Jokowi melontarkan kata-kata tersebut. Meskipun menurut salah satu kompasianer ungkapan Jokowi ini dianggap blunder karena bertentangan dengan "fitnah" yang sampai saat ini berkembang.

Prabowo ketika ditanyakan persoalan negara, beliau dengan lugas mengatakan bahwa ketika Indonesia ingin dihargai bangsa lain, maka rakyat Indonesia harus sejahtera dan berdiri di kaki sendiri. Dengan kata lain, ketika Indonesia berharap menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi, maka tak dapat disangkal lagi, rakyat Indonesia harus sejahtera secara ekonomi, dan tumbuhnya usaha-usaha kreatif yang turut mendongkrak kemandirian bangsa Indonesia. Dampaknya jika seluruh rakyat Indonesia bisa mandiri secara ekonomi, maka besar kemungkinan ekonomi negara dari sektor bisnis usaha kreatif akan meningkat pesat. Sehingga Prabowo pun menghendaki perusahaan-perusahaan di Indonesia selayaknya dinasionalisasi, yaitu semua perusahaan yang ada di Indonesia sepatutnya dimiliki oleh negara. Namun faktanya berdasarkan survey di media, justru dengan menasionalisasi perusahaan swasta, justru hanya beberapa perusahaan saja yang mau menjual asetnya kepada pemerintah. Sebagian besar menolak rencana tersebut.

Saya menduga, perusahaan tersebut menolak dinasionalisasi tentu para pengusaha memiliki perspektif berbeda, salah satunya lemahnya posisi pemilik perusahaan terhadap aset-aset mereka. Namun demikian, Prabowo menandaskan bahwa perusahaan yang hendak dinasionalisasi atau di kelola oleh negara adalah perusahaan manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja dari negeri sendiri.

Terkait sikap Prabowo atas kebocoran anggaran negara, tentu saja Prabowo menginginkan segala bentuk transaksi yang dirasa merugikan negara sedikit banyak hendak dipangkas dengan mekanisme yang lebih ketat. Meskipun ungkapan Prabowo ini justru dianggap menjadi blunder bagi Prabowo-Hata sendiri karena capresnya pun mantan menteri koordinator perekonomian yang tahu betul teknis penyelenggaran dan pengelolaan uang negara. Sehingga sangat besar kemungkinan justru Hatta Rajasa mengerti betul mengapa uang negara bisa hilang dan tak jelas kemana arahnya.

Tokoh Muhammadiyah Mendukung Jokowi, Blunderkah bagi Prabowo?

Terlepas dari penilaian subyektif saya terhadap Prabowo dan Jokowi di atas, sepertinya Jokowi mendapatkan angin segar tatkala mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah.  Tentu saja bentuk dukungan tersebut paling tidak akan mengurangi suara Prabowo-Hatta dari Muhammadiyah. Meskipun tidak secara umum pemuda Muhammadiyah membela Jokowi.Akan tetapi, yang pasti masyarakat dalam hal ini pengikut organisasi ini lebih bebas dalam menentukan pilihannya. Tidak dipaksa untuk memilih salah satu capres. Namun, dengan kata-kata tokoh Muhammadiyah tersebut paling tidak membuat Hatta Rajasa menjadi gerah, seandainya tokoh-tokoh tersebut mendukung Jokowi-Jk maka suara Jokowi akan semakin melesat tajam.

Begitu juga suara NU yang saat ini tidak pula dapat diprediksi, karena bagaimanapun juga NU bukan PKB dan PKB bukanlah NU. Karena PKB hanya satu bagian saja partai politik yang didirikan oleh masyarakat NU. Sedangkan sebagaimana keputusan Majelis Syuro NU, organisasi ini konsisten akan bersikap netral dan tidak memihak pada siapapun. Terlepas ada beberapa kiyai yang "katanya" mendukung Prabowo atau Jokowi yang pasti suara Kiyai tersebut tidak mewakili suara NU secara organisasi.

Dan sampai saat ini, NU tetaplah sesuai dengan khittahnya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakat, tak pantas jika NU dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Atau tokoh-tokoh partai justru memanfaatkan NU sebagai alat untuk memenangkan pergulatan politik.

Salam

Kalau Begini Caranya, Pemilu Bisa Haram Hukumnya

Benar kata bijak, sesuatu yang diawali dengan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan didapatkan. Ibarat pula petani yang menanam benih maka panenan yang didapat. Begitu juga sebaliknya barang siapa yang memulainya dengan keburukan, niscaya kemudharatan yang  akan didapatkan. Jangankan padi yang menguning yang akan memenuhi lumbung para petani, justru rumput-rumput liar yang merusak yang akan merusak hamparan padi mereka.

Capres-cawapres 2014

Itulah gambara negara ini, tak hanya urusan agama, urusan politik sejatinya seperti adu fisik, adu debat pikir, dan yang lebih parah lagi jika hingga benar-benar beradu otot karena sebab bacot, badanpun menjadi mlocot (luka-luka) bahkan karena politik yang tak santun, banyak nyawa melayang atau minimal banyak orang yang terkena gangguan jiwa gara-gara politik.

Apakah seperti ini politik negeri ini dibangun? Dan apakah memang politik yang memanusiakan manusia justru berpola seperti hewan di hutan rimba, siapa yang kuat merekalah yang berkuasa. Karena telah berkuasa, kekuasaan absolut pun akhirnya menindas para kaum lemah. 

Sepertinya tidak ada satupun yang menghendaki politik di negeri manapun dibangun dengan tetesan darah. Teramat mahal sebuah politik jika harus mengorbankan saudaranya, membunuh rakyat yang tak berdosa, mereka hanya menjadi tumbal politik dan bahan bakar sebuah rekayasa politik. Demi mendapatkan kemenangan mereka memperdaya kaum miskin terpinggirkan. Saudarapun akhirnya menjadi musuh, lawan menjadi kawan, tawa menjadi tangis, keridhaan menjadi dendam. Politik ala hutan rimba, kini dijadikan pedoman untuk mengurus manusia lainnya. Tak lazim tapi inilah faktanya yang terjadi di Indonesia di manapun negara-negara yang berkonflik karena politik.

Pemilu, sebagai hajat lima tahunan pun sekedar membuang uang rakyat, yang sepatutnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat, tapi justru dijadikan sebagai permainan belaka. Penguasa memanfaatkan uang rakyat demi untuk memuaskan hasrat kekuasaan. Wajar saja kemiskinan sepertinya sulit untuk disejahterakan.  Bukan tanpa sebab, karena politik acapkali menghabiskan uang rakyat dengan sia-sia. 

Mereka berkompetisi dengan membuang uang yang susah payah dikumpulkan, seakan-akan hanya dibuang percuma menjadi lembara-lembaran surat suara yang penuh rekayasa.

Bemilyar-milyar ongkos yang dihabiskan untuk membiayai pemilu, toh ternyata dapatnya adalah parawakil rakyat hasil money politik. Mereka berambisi menjadi wakil rakyat, justru menganiaya hak-hak rakyat. Rakyat kecil mengharap sejahtera, dapatnya adalah kemiskinan semakin merajalela. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas.

Apakah begini cita-cita kita? Apakah setiap kali mencoblos lembar surat suara, tak menghasilkan apa-apa? Atau memang politik hanya sebagai dagelan belaka. Jika benar demikian, untuk apa kita berdemokrasi jika tak menggunakan hatinurani. Saudara saling menyakiti demi kemenangan semu. Menghujat sana-sini seakan-akan kehilangan urat malu.

Bukankah Politik di Kompasiana Bukan Ajang Mencari Musuh?

Sadar-atau tidak kita sudah kehilangan kontrol diri. Semua  karena ambisi dan membela tokoh yang akan menduduki kursi, tapi saling menyakiti. Mereka tak sadar, tatkala menyakiti lawan politiknya, hakekatnya mereka sudah menorehkan luka yang dalam. Luka yang tak sepatutnya ditinggalkan oleh para partisan politik. Mereka mendapatkan lembaran rupiah, demi mendapatkan simpati calon pejabat negeri. Beginikah dapatnya, secara susah payah membangun persahabatan harus terkoyak oleh ambisi para politisi?

Rendah sekaliharga diri Anda, jika karena mendukung politisi fikiran Anda menjadi tak terkoreksi apakah sekedar cuap-cuap basi tak berisi atau ambisi yang sama seperti mereka para politisi?

Sadar atau tidak,ada banyak member kompasiana yang harus angkat kaki. Tentu saja karena kita-kita yang suka membully, menganggap sesama kompasianer tak punya hati. Dapat apa sih Anda dari Prabowo atau   Jokowi? Apakah sebuah mobil merci? Atau hanya senyum pamer gusi dari para politisi? 

Menulis dikompasiana hanyalah wadah untuk berbagi, tapi bukan untuk menyakiti. Tak perlu juga memojokkan lawan politiknya dengan amat keji. Mereka mengganggap saat ini perang sudah usai. Padahal perang itu baru dimulai. Tatkala para simpatisan dan timses saling beradu teori dan berujung anarki. Aku tak peduli. Anda yang memulai dan Anda pula yang harus mengkahiri sengketa tak penting dan amat basi ini.

Lupakan saja permainan politisi jika hanya untuk mengumbar janji. Siapapun terpilih mereka takkan bisa bekerja sendiri. Tapi membutuhkan koalisi untuk membangun negeri.

Jika kita memahami, segala sesuatu yang berdampak saling menyakiti apalagi mendustai hakekatnya sebuah kerugian belaka. Semua tak bermakna apa-apa hanya memperturutkan ambisi pribadi. Bahkan bisa jadi politik yang seperti ini dihukumi haram oleh Ilahi. Ia tak rela dunia ini semakin tak ramah karena politik yang tak santun. Membuli dan menyakiti seakan-akan menjadi  tradisi.

Anda pilih Jokowi? Silakan saja pilih Beliau tak perlu mencela yang berbeda dengan Anda. Dan jika Anda memilih Prabowo, jangan rendah diri karena politik adalah kompetisi. Siapa yang dapat menarik simpati maka merekalah yang menarik hati nurani. Bukan permainan politik yang keji. Jangan bangga dulu jika di Kompasiana dipenuhi pendukung Jokowi. Karena di luar sana ada jutaan umat yang tak membaca kompasiana yang memiliki pilihan sendiri. Boleh jadi saat ini Jokowi JK bisa tertawa karena merasa menang dalam debat capres-cawapres,tapi hukum Tuhan berkata lain, tatkala Tuhan menghendaki jadilah maka jadilah ia. Tak peduli siapapun calonnya. Pahamilah bagaimana Pak SBY bisa memenangkan pemilu presiden 2004-2014? Karena beliau dihujat dan disakiti oleh Megawati. Itulah kemenangan yang tak disangka-sangka dan diduga-duga.

Berusahalah netral, meskipun Anda memilih salah satu di antaranya. Karena apalah artinya pemilu luberjudil jika Anda sudah mengatakan bahwa Anda memilih calon presiden secara terang-terangan. Berhadap kekerasan karena perbedaan pandangan tidak menghampiri kita. Pemilu Indonesia benar-benar damai dan berlangsung dengan aman dan sukses tanpa anarki.

Salam Damai Penuh Berkah

Cintailah Capres - Cawapres Kita!

Kenapa Saya Tak Memihak Prabowo atau Jokowi? Ini Alasannya

Capres2014/bandung-bisnis.com

 

Saya melihat tim sukses kedua kubu sepertinya terlihat semakin gencar menyampaikan kecaman dan hujatan kepada masing-masing lawan. Tak tanggung-tanggung mereka berusaha mematahkan lawan politiknya dengan bermacam-macam argumen yang sama-sama akurat. Paling tidak akurat menurut masing-masing Timses.

Selain gencarnya mereka menyebarkan propaganda yang katanya black campaign, hakekatnya mereka berusaha saling kadal-kadalan. Menyebar isyu seolah-olah yang menyebarkan adalah lawan p0litiknya. Padahal jika ditelusuri menurut kacamata “hitam” hakekatnya penyebar isu tersebut justru adalah yang katanya korban.

Meskipun semuanya menolak dan dengan alot mereka mengatakan bahwa tidak pernah menyebarkan isu tersebut. Nah loh. jika kedua kubu tidak menyebarkan isu menyesatkan dan propaganda murahan lalu siapa yang bermain?

Sebagaimana judul tulisan saya kog kenapa saya tidak memihak Prabowo atau Jokowi.

Tahu nggak Anda semuanya yang saling menghujat dan mencela, rata-rata pelaku keji mereka adalah sosok yang “tidak jelas” karena memakai akun kloningan atau akun abal-abal dengan nama dan foto yang seringkali palsu. Kemungkinan pertama dalam ilmu propaganda politik mereka takut diketahui siapa sebenarnya penulis berita atau opini bahkan isu-isu tersebut. Dengan indikator ini saya sebagai orang yang awam dengan mudah menebak bahwa orang yang menyebarkan isyu itu sengaja membuat konflik dan ingin bermain politik. Seperti kata pepatah seperti mengail di air keruh.

Ketika melihat konflik horizontal karena memperebutkan dukungan “gelap” hakekatnya mereka hanya ingin menyebarkan kekisruhan di dalam kompasiana sendiri. Bahkan lebih dari itu mereka adalah sosok bayaran yang ingin memecah belah umat islam. Secara gitu loh hari gini mana ada yang mau menyebarkan isu dan opini negatif kalau nggak ada kepentingannya.

Pemahaman kedua masih juga sama, mereka sengaja menempatkan posisi yang mau cari aman. Dengan melancarkan aksi menyerang salah satu pihak, hakekatnya pelakunya sudah mendapatkan kepuasan batin karena telah menciptakan konflik di tengah masyarakat. Meskipun tidak semua orang awam membaca situs kompasiana, paling tidak para intelektual muda sengaja dihasut agar saling menghujat dan membenci kedua calon presiden.

Sekali lagi melihat rupa-rupa mereka yang nggak jelas saya jadi semakin kecewa, ternyata kompasiana berisi tikus-tikus yang suka merusak lumbung padi. Mereka berusaha menggerogoti lumbung dari dalam dan ketika semua makanan habis tanpa sisa, mereka akan meninggalkannya.

Jika dianalogikan dengan fikiran awam, sosok pemilik akun kloningan dan beberapa diantaranya adalah akun-akun baru dan nggak jelas kemana mereka berkiblat, hakekatnya mereka adalah para tikus. Bahkan lebih dari itu para ular dan srigala berbulu domba.

Mereka berusaha menjatuhkan satu pihak dengan menyebarkan isu dan black campaign padahal mereka adalah orang ketiga yang sengaja ingin memperoleh keuntungan dari kekisruhan yang muncul.

Beberapa karakteristik timses abal-abal maupun timses beneran adalah mereka melancarkan serangan ke kubu lawan karena ingin bermain dan memancing di air keruh. Dengan cara kotor ingin merusak keharmonisan kompasiana. Bisa dari kompasiana sendiri atau medsos saingan yang saat ini mulai tumbuh.

Dugaan ketiga adalah hakekatnya mereka ingin mengadu domba kedua tokoh dan para konstituen serta simpatisan. Ketika kedua kubu saling emosi dan para pengikut juga terjebak pada pola pikir primitif maka tak ada jalan lain, kedua kubu akan terlibat bentrok karena merasa disakiti dan difitnah oleh pihak lawan. Meskipun hakekatnya bukan dari kedua kubu tapi pihak ketiga yang ingin mendapatkan madunya.

Lagi pula kenapa saya memilih netral, karena nggak ada untungnya juga saya menghujat salah satu capres karena mereka dalah saudara saya yang sama-sama orang muslim. Bodoh sekali jika gara-gara perbedaan pandangan saya harus menghujat keduanya.

Alasan selanjutnya, jika kedua capres ternyata ada yang menduduki tahta kepresidenan, tentu saja popularitas dan segala hal berkaitan materi atau kekayaan menjadi milik mereka. Lah saya, sekarang makan nasi pake tempe, meskipun siapapun presidennya sepertinya posisi saya tidak berubah. Melainkan semua karena usaha dan bekerja secara tekun kalau mendapatkan kesuksesan.

Yang perlu diingat lagi, andaikan Anda ribut-ribut sampai mulut berbusa-busa, kira-kira Prabowo atau Jokowi ingat nggak dengan kehidupan Anda, karena rakyat Indonesia itu jumlahnya tidak sedikit. Jika presiden terpilih kog terus memikirkan Anda yang suka menghujat dan kampanye hitam, apa dikira masyarakat lain nggak akan diurus oleh mereka meskipun yang Anda hujat adalah sama-sama berkesempatan menjadi presiden?

Salam Damai!